Keberlanjutan (sustainability) kini bukan lagi istilah yang hanya digunakan dalam ruang akademik atau diskusi mengenai lingkungan. Ia telah menjadi bagian dari percakapan masyarakat, strategi bisnis, kebijakan pemerintah, hingga cara organisasi memandang masa depan.
Perubahan tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan telah bergeser dari sekadar pilihan menjadi sebuah kebutuhan. Cara manusia menggunakan sumber daya, menjalankan kegiatan ekonomi, membangun masyarakat, dan mengambil keputusan hari ini akan menentukan kualitas kehidupan generasi mendatang.
Dalam kehidupan sehari-hari, gagasan keberlanjutan dapat ditemukan melalui berbagai perubahan perilaku, seperti penggunaan produk yang dapat digunakan kembali, pengurangan plastik sekali pakai, fesyen berkelanjutan, penggunaan produk yang lebih tahan lama, pemilahan sampah, hingga praktik daur ulang.
Di dunia usaha, keberlanjutan berkembang lebih jauh. Perusahaan mulai memasukkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam strategi dan pengambilan keputusan. Konsep seperti Environmental, Social and Governance (ESG), Corporate Social Responsibility (CSR), dan Sustainability Report menjadi bagian dari perkembangan tersebut.
Namun, keberlanjutan seharusnya tidak berhenti pada istilah, laporan, ataupun kegiatan yang terlihat baik. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: bagaimana keberlanjutan benar-benar menjadi bagian dari cara organisasi mengambil keputusan dan mengelola dampaknya?
Memahami Makna Keberlanjutan
Secara sederhana, keberlanjutan berkaitan dengan kemampuan suatu sistem, proses, kegiatan, atau organisasi untuk berlangsung dalam jangka panjang tanpa menghilangkan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.
Definisi yang paling dikenal berasal dari Laporan Our Common Future yang diterbitkan oleh World Commission on Environment and Development (WCED) pada 1987. Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.
Definisi tersebut mengandung pesan penting: pembangunan tidak dapat hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan manusia, kondisi lingkungan, keadilan sosial, dan keberlanjutan sumber daya harus dipertimbangkan secara bersamaan.
Dengan demikian, keberlanjutan bukan hanya persoalan menjaga lingkungan, tetapi juga bagaimana manusia membangun kehidupan yang layak, adil, produktif, dan dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
Dari Pengelolaan Sumber Daya Menuju Pembangunan Berkelanjutan
Gagasan keberlanjutan memiliki sejarah panjang.
Pada 1713, Hans Carl von Carlowitz memperkenalkan gagasan Nachhaltigkeit dalam pengelolaan hutan. Konsep tersebut muncul sebagai respons terhadap kekhawatiran atas eksploitasi kayu yang berlebihan. Prinsip sederhananya adalah bahwa pemanfaatan sumber daya tidak boleh melebihi kemampuan alam untuk memulihkannya.
Kesadaran ekologis kemudian berkembang pada abad ke-20. Publikasi Silent Spring karya Rachel Carson pada 1962 meningkatkan perhatian dunia terhadap dampak pestisida terhadap lingkungan. Pada 1972, Konferensi Stockholm menjadi tonggak penting dalam pembahasan lingkungan pada tingkat global.
Perkembangan berikutnya semakin memperlihatkan bahwa persoalan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari persoalan ekonomi dan sosial.
Pada 1987, Laporan Brundtland melalui Our Common Future memperkenalkan definisi pembangunan berkelanjutan yang kemudian menjadi salah satu rujukan utama dalam diskursus global mengenai sustainability. Laporan tersebut juga menekankan keterkaitan antara pembangunan ekonomi, kebutuhan manusia, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan.
Tonggak berikutnya adalah KTT Bumi di Rio de Janeiro pada 1992 yang menghasilkan Agenda 21, kemudian Millennium Development Goals (MDGs) pada 2000, dan selanjutnya Sustainable Development Goals (SDGs) yang diadopsi pada 2015 sebagai bagian dari Agenda 2030.
Keberlanjutan Tidak Hanya Tentang Lingkungan
Salah satu perkembangan penting dalam pemikiran keberlanjutan adalah semakin kuatnya kesadaran bahwa aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan tidak dapat dipisahkan.
John Elkington memperkenalkan konsep Triple Bottom Line pada 1994 yang melihat kinerja organisasi tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari dimensi sosial dan lingkungan. Konsep tersebut dikenal melalui tiga dimensi: People, Planet, dan Profit.
Dalam konteks keberlanjutan:
Planet berkaitan dengan bagaimana sumber daya alam dan lingkungan dikelola secara bertanggung jawab, termasuk pengendalian dampak lingkungan, efisiensi sumber daya, energi, emisi, serta perlindungan ekosistem.
People berkaitan dengan manusia, termasuk kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan, hak asasi manusia, kesempatan yang adil, pengembangan kapasitas, serta kualitas kehidupan masyarakat dan tenaga kerja.
Profit menggambarkan keberlangsungan ekonomi. Organisasi perlu memiliki model ekonomi yang sehat agar dapat terus menjalankan kegiatan, menciptakan nilai, melakukan inovasi, dan memberikan manfaat dalam jangka panjang.
Ketiganya tidak seharusnya dipertentangkan. Tantangannya justru adalah bagaimana menciptakan keseimbangan dan hubungan yang saling memperkuat antara nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Lalu, Di Mana Posisi CSR?
Di sinilah Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi penting.
CSR tidak seharusnya dipahami semata-mata sebagai pemberian bantuan, kegiatan sosial, atau program untuk masyarakat. Tanggung jawab sosial memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu bagaimana organisasi memahami dan mengelola dampak keputusan serta aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan.
Karena itu, CSR yang strategis seharusnya berangkat dari pertanyaan:
Apa dampak organisasi terhadap stakeholder?
Apa tanggung jawab yang muncul dari dampak tersebut?
Bagaimana organisasi mengelolanya?
Bagaimana nilai sosial, ekonomi, dan lingkungan dapat diciptakan secara berkelanjutan?
Perspektif tersebut membuat CSR bergerak dari pendekatan yang bersifat karitatif menuju pendekatan yang lebih sistematis: memahami kebutuhan dan kepentingan stakeholder, mengidentifikasi dampak, merancang intervensi, membangun kemitraan, mengukur hasil, dan memastikan keberlanjutan.
ISO 26000: Memperluas Makna Tanggung Jawab Sosial
Salah satu rujukan penting dalam memahami tanggung jawab sosial adalah ISO 26000:2010 – Guidance on Social Responsibility.
ISO 26000 memberikan panduan kepada berbagai jenis organisasi mengenai prinsip dan praktik tanggung jawab sosial, termasuk bagaimana organisasi mengintegrasikan perilaku yang bertanggung jawab ke dalam kebijakan dan praktiknya, melibatkan stakeholder, serta mengomunikasikan komitmen dan kinerjanya. ISO 26000 juga secara eksplisit menghubungkan tanggung jawab sosial dengan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.
ISO 26000 mengidentifikasi tujuh core subjects:
- Organizational Governance
- Human Rights
- Labour Practices
- The Environment
- Fair Operating Practices
- Consumer Issues
- Community Involvement and Development.
Kerangka tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial organisasi jauh lebih luas daripada program pemberdayaan masyarakat.
Tanggung jawab sosial juga menyangkut bagaimana organisasi mengambil keputusan, menghormati hak manusia, memperlakukan pekerja, mengelola dampak lingkungan, menjalankan bisnis secara etis, memperhatikan konsumen, dan membangun hubungan yang bertanggung jawab dengan masyarakat.
Dengan perspektif ini, CSR bukan sekadar kumpulan program, melainkan bagian dari bagaimana organisasi menjalankan tanggung jawabnya.
Dari Tanggung Jawab Sosial Menuju SDGs
Jika ISO 26000 membantu organisasi memahami dan mengelola tanggung jawab sosialnya, maka Sustainable Development Goals (SDGs) memberikan kerangka tujuan pembangunan global yang ingin dicapai bersama.
Agenda 2030 yang diadopsi pada 2015 menetapkan 17 Sustainable Development Goals dan 169 target yang saling terintegrasi dan tidak terpisahkan. Agenda tersebut mencakup berbagai persoalan seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan, pekerjaan layak, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, perubahan iklim, perlindungan ekosistem, kelembagaan, serta kemitraan.
SDGs bukanlah sekadar daftar logo yang ditempelkan pada sebuah program.
Bagi organisasi, SDGs seharusnya digunakan untuk menjawab pertanyaan:
Kontribusi apa yang diberikan organisasi terhadap tujuan pembangunan yang relevan dengan dampak dan ruang lingkup kegiatannya?
Dengan demikian, tidak semua kegiatan harus dikaitkan dengan seluruh 17 SDGs. Relevansi harus dibangun berdasarkan isu, stakeholder, dampak, dan tujuan program.
Sebagai contoh, program peningkatan kapasitas masyarakat dapat memiliki keterkaitan dengan SDG 4 dan SDG 8. Program pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular dapat berkaitan dengan SDG 12. Upaya pengurangan emisi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dapat berkontribusi terhadap SDG 13. Sementara kemitraan multipihak dapat berkaitan dengan SDG 17.
Yang terpenting bukan banyaknya logo SDGs yang digunakan, melainkan seberapa jelas hubungan antara aktivitas, hasil, dampak, dan target pembangunan yang ingin didukung.
Dari 3P Menuju 5P
Perkembangan agenda pembangunan global kemudian memperluas perspektif keberlanjutan.
Jika Triple Bottom Line dikenal melalui People, Planet, Profit, Agenda 2030 menggunakan perspektif People, Planet, Prosperity, Peace, dan Partnership. Kelima unsur tersebut menggambarkan pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga kesejahteraan manusia, perlindungan planet, perdamaian, keadilan, kelembagaan yang kuat, dan kemitraan.
Artinya, keberlanjutan membutuhkan kolaborasi.
Tidak ada satu perusahaan, pemerintah, komunitas, akademisi, atau organisasi yang dapat menyelesaikan seluruh persoalan pembangunan seorang diri. Karena itu, kemitraan menjadi bagian penting dalam menciptakan perubahan yang lebih luas dan berkelanjutan.
Dari Aktivitas Menuju Dampak
Pada akhirnya, tantangan terbesar dalam praktik keberlanjutan bukanlah membuat semakin banyak program, melainkan memastikan bahwa program tersebut menghasilkan perubahan yang bermakna.
Sebuah kegiatan pelatihan, misalnya, merupakan aktivitas.
Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan merupakan salah satu bentuk output.
Peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta merupakan outcome.
Sedangkan perubahan kualitas hidup, peningkatan produktivitas, peningkatan pendapatan, atau perubahan perilaku yang bertahan dalam jangka panjang dapat menjadi bagian dari impact, tergantung pada konteks program dan cara pengukurannya.
Perbedaan ini penting dalam CSR dan pembangunan berkelanjutan.
Keberhasilan tidak semata-mata diukur dari berapa banyak kegiatan yang dilakukan, berapa banyak bantuan yang diberikan, atau berapa banyak peserta yang hadir. Keberhasilan perlu dilihat dari perubahan apa yang terjadi dan apakah perubahan tersebut mampu bertahan.
Keberlanjutan sebagai Cara Berpikir
Pada akhirnya, keberlanjutan bukan hanya sebuah program, kebijakan, laporan, atau label.
Keberlanjutan adalah cara berpikir dalam mengambil keputusan.
Ketika organisasi merancang investasi, membangun fasilitas, menggunakan sumber daya, mengembangkan produk, memperlakukan pekerja, berhubungan dengan masyarakat, atau menentukan strategi bisnis, selalu ada dampak yang perlu dipertimbangkan.
Di situlah tanggung jawab sosial menjadi relevan.
Keberlanjutan menuntut organisasi untuk melihat lebih jauh dari kepentingan jangka pendek: memahami stakeholder, memperhitungkan dampak, menghormati hak, menjaga lingkungan, menciptakan nilai ekonomi, dan membangun hubungan yang memungkinkan masyarakat serta organisasi tumbuh bersama.
Dengan demikian, keberlanjutan bukan berarti menghentikan pembangunan atau kegiatan ekonomi.
Sebaliknya, keberlanjutan adalah bagaimana pembangunan terus berlangsung tanpa mengorbankan manusia, lingkungan, dan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.
Dan dalam konteks organisasi, CSR menjadi salah satu cara penting untuk menerjemahkan tanggung jawab tersebut ke dalam keputusan, kebijakan, praktik, kemitraan, dan kontribusi nyata terhadap pembangunan berkelanjutan.
Keberlanjutan pada akhirnya bukan tentang seberapa banyak kita berbicara mengenai masa depan, tetapi tentang bagaimana keputusan kita hari ini membentuk masa depan tersebut.
Sulistio, CFCD