KONFERENSI PERUBAHAN IKLIM PBB

Sejarah, Makna Penting dan Keterkaitannya dengan Kerangka ESG

Saat ini tengah berlangsung pertemuan penting tingkat global terkait iklim, yakni Konferensi Perubahan Iklim Ke-31 Perserikatam Bangsa-Bangsa atau yang dikenal dengan Conference of the Parties 31 (COP31) di Antalya, Turki. Forum yang mempertemukan perwakilan negara-negara dunia untuk membahas langkah menghadapi perubahan iklim ini dibuka pada 9 November 2026 dan akan berlangsung hingga 20 November 2026.
Penyelenggaraan tahun ini dengan mengusung tagline resmi “LET’S COP Change Our Planet” melibatkan dua negara. Turki bertindak sebagai tuan rumah, sementara Australia memimpin proses negosiasi iklim. COP31 mendorong negara-negara untuk menterjemahkan komitmen iklim menjadi aksi nyata. Sejumlah agenda utama yang dibahas mencakup peningkatan pendanaan adaptasi dan percepatan transisi energi.
Delegasi RI yang turut hadir di COP31 dipimpin oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) bersama Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim S. Djojohadikusumo hadir untuk memperkuat diplomasi iklim, mendorong aksi nyata berskala besar, dan memosisikan Indonesia sebagai mitra strategis global dalam solusi perubahan iklim. Dalam kaitan inilah, delegasi RI membawa lima misi utama: percepatan transisi energi (termasuk rencana Pembangkit Listrik Tenaga Surya [PLTS] 100 GW), industrialisasi hijau, solusi berbasis alam (mangrove dan lahan gambut), pengelolaan emisi metana/perkotaan, dan formula keadilan iklim.
Tidak lupa, ditampilkan pula paviliun nasional yang strategis di koridor utama. Tema utama yang diusung oleh Paviliun Indonesia adalah “Indonesia Delivering Climate Solutions at Scale”. Lewat tema ini, delegasi Indonesia ingin menunjukkan aksi iklim nyata yang berjalan seiring dengan pembangunan ekonomi.

Sejarah Konferensi Perubahan Iklim PBB
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi pertama secara resmi adalah Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan dan Pembangunan (United Nations Conference on Environment and Development, UNCED) atau yang dikenal sebagai KTT Rio, yang diadakan di Rio de Janeiro, Brasil, pada 3–14 Juni 1992. Ketika itu, negara-negara dunia peserta KTT sama-sama mengakui adanya ancaman serius dari pemanasan global. Dari sinilah lahir Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC), sebuah perjanjian internasional yang mewajibkan negara-negara bekerja sama membatasi perubahan iklim.
UNFCCC sendiri merupakan perjanjian multilateral yang diadopsi pada 1992 atau tak lama setelah keluarnya laporan penilaian pertama dari Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (Inter-governmental Panel on Climate Change, IPCC) pada 1990, yang bertujuan untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca “pada tingkat yang akan mencegah gangguan antropogenik (yang disebabkan oleh manusia) yang berbahaya terhadap sistem iklim”. Sejak diberlakukan pada 1994, UNFCCC telah menjadi dasar bagi negosiasi iklim internasional, termasuk perjanjian penting seperti Protokol Kyoto (1997) dan Perjanjian Paris (2015).
Pengambil keputusan tertinggi dari UNFCCC adalah Conference of the Parties (COP) atau Koneferensi Para Pihak dan pengawas keefektifan implementasi serta instrumen hukum lainnya. COP diresmikan dan ditandatangani pada 1992 selama “KTT Bumi” di Rio de Janeiro dan mulai berlaku pada 21 Maret 1994. COP sendiri ada dikarenakan adanya isu perubahan iklim global menjadi tantangan bersama. Dengan tujuan untuk membangun upaya para pihak konferensi untuk mengatasi perubahan iklim, COP dilaksanakan setiap tahun sejak mulai berlaku. Pertemuan formal rutin tahunan tersebut ditujukan agar adanya peninjauan dan penilaian kemajuan pelaksanaan UNFCCC dan instrumen hukum lainnya serta menegosiasikan tanggapan multilateral terhadap perubahan iklim. Adanya penilaian tersebut diharapkan dapat menjadi langkah kedepan menuju pengurangan emisi gas rumah kaca dan upaya mitigasi perubahan iklim yang kini semakin marak diperbincangkan.
Saat ini, terdapat 198 Pihak dalam Konvensi tersebut. Pertemuan COP pertama diadakan di Berlin, Jerman, pada Maret 1995. Negara tuan rumah COP biasanya dipilih secara bergilir dari antara lima kelompok regional PBB, yakni Afrika, Asia-Pasifik, Eropa Timur, Amerika Latin dan Karibia, dan Eropa Barat, dengan anggota kelompok regional tersebut kemudian menentukan negara mana di wilayah mereka yang akan mengusulkan untuk menjadi tuan rumah konferensi tersebut. Indonesia saat ini masuk ke dalam daftar kandidat tuan rumah COP33 yang dijadwalkan berlangsung pada 2028 mendatang. Peluang ini muncul, setelah sebelumnya Cina memutuskan tidak akan mengajukan diri sebagai tuan rumah COP33.
COP telah menetapkan tonggak sejarah global bagi gerakan iklim dengan menetapkan standar dan memajukan tindakan melawan perubahan iklim, termasuk mengurangi emisi karbon, mempercepat transisi energi global, dan mendukung negara-negara untuk beradaptasi dan membangun ketahanan terhadap tantangan terkait iklim yang semakin memburuk. COP sangat penting untuk menyatukan pemerintah sekaligus memobilisasi sektor swasta, masyarakat sipil, industri, dan individu untuk mengatasi krisis iklim.
Sejak 2005, konferensi ini juga membahas Protokol Kyoto (Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties [CMP] to the Kyoto Protocol). Bagi negara yang bukan bagian dari COP tetap bisa mengikuti konferensi, tetapi tidak memiliki hak untuk membuat keputusan.

Makna Penting COP
Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP) sangat penting sebagai forum global utama untuk menyatukan pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan ilmuwan guna merumuskan, menyepakati, dan mengevaluasi aksi nyata dalam mengatasi krisis iklim. Alasannya, COP menjadi ajang perundingan agar kenaikan suhu bumi tetap dibatasi sedekat mungkin dengan batas aman 1,5 derajat Celsius untuk menghindari bencana iklim yang lebih parah; membahas komitmen negara-negara untuk mempercepat penghentian penggunaan bahan bakar fosil, meningkatkan porsi energi terbarukan (seperti target energi listrik global), serta menekan emisi gas rumah kaca seperti metana; dan membahas keadilan dan ketersediaan dana dari negara maju untuk membantu negara berkembang serta wilayah yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim dan bencana alam.
Selanjutnya, COP memastikan kepastian bahwa komitmen hukum melalui kerangka kerja, seperti UNFCCC, Protokol Kyoto, dan Perjanjian Paris, tidak hanya berhenti sebagai dokumen atau janji politik. Terakhir, menghubungkan kebijakan tingkat tinggi dengan pelaku industri, lembaga keuangan, masyarakat adat, dan generasi muda agar transformasi ekonomi dan perlindungan ekosistem (seperti laut dan hutan) bisa berjalan secara kolektif.

Keterkaitan Konferensi PBB (COP) dan Kerangka ESG
Conference of the Parties (COP) dan Environmental, Social, and Governance (ESG) memiliki hubungan sebab-akibat yang langsung, di mana kesepakatan iklim global dalam COP berfungsi sebagai pemicu kebijakan makro yang wajib diterjemahkan oleh korporasi ke dalam strategi operasional berbasis ESG. COP menetapkan target iklim tingkat negara di bawah naungan PBB, sedangkan ESG menjadi alat ukur standar bagi perusahaan dan investor untuk mengeksekusi serta mengevaluasi kontribusi sektor swasta terhadap target tersebut.
Jelaslah, prinsip ESG di level korporasi dan pasar modal sejatinya tidak berdiri sendiri; ia sangat dipengaruhi dan diarahkan oleh hasil kesepakatan dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB. Dilihat dari ruang lingkup dasarnya, terdapat perbedaan posisi antara COP dan ESG dalam ekosistem keberlanjutan global, sebagaimana dapat dilihat pada perbandingan dalam tabel berikut.

Sementara, keterkaitan COP terhadap pilar ESG berjalan melalui mekanisme di mana keputusan yang lahir dari pertemuan tahunan COP telah mengubah lanskap bisnis melalui tiga pilar ESG, yaitu lingkungan, sosial, dan tata kelola.
Pada Pilar Lingkungan (Environmental) sebagai penggerak utama, komitmen COP (seperti target transisi energi, penghentian bahan bakar fosil, dan pasar karbon) langsung mendikte kebijakan regulasi nasional, seperti pajak karbon dan batas emisi. Kebijakan pemerintah ini pada gilirannya masuk ke dalam metrik penilaian Environmental pada perusahaan melalui penghitungan jejak karbon (Scope 1, 2, dan 3), efisiensi energi, serta peralihan ke energi terbarukan.
Standar pelaporan global seperti yang diinisiasi oleh International Sustainability Standards Board (ISSB) sejak COP26 terus diselaraskan dengan komitmen nasional (Nationally Determined Contributions, NDC) yang dibahas di forum COP.
Kesepakatan COP yang menekankan konsep transisi berkeadilan (just transition) serta pendanaan adaptasi bagi masyarakat rentan terdampak krisis iklim juga beri dampak pada pilar kedua, yakni Pilar Sosial (Social). COP31 dan konferensi sebelumnya secara konsisten mengangkat isu just transition—memastikan bahwa transisi ke energi hijau tidak mengorbankan komunitas lokal, pekerja tambang/energi fosil, atau kelompok rentan. Dalam ESG, aspek Social menuntut perusahaan dan negara membuktikan adanya dialog inklusif seraya memastikan bahwa transisi menuju bisnis hijau tidak mengabaikan hak pekerja, keselamatan kerja, dan kesejahteraan komunitas lokal di sekitar wilayah operasi.
COP juga berdampak pada pilar ketiga, Pilar Tata Kelola (Governance). dan Akuntabilitas Hal ini bermula dari transparansi pelaporan emisi dan akuntabilitas pendanaan iklim (climate finance) yang dibahas di COP yang mendorong lahirnya standar pelaporan keberlanjutan wajib (seperti standar ISSB atau regulasi OJK di Indonesia). Aspek Governance dalam memastikan dewan direksi memiliki pengawasan aktif terhadap risiko iklim, mematuhi regulasi baru, dan komitmen net-zero suatu entitas bisnis benar-benar tereksekusi, bukan sekadar pencitraan (greenwashing).
Dari sebuah studi dan riset empiris yang pernah dilakukan, seperti analisis pengungkapan ESG terhadap pencapaian target SDGs di berbagai skala usaha, menunjukkan bahwa penerapan prinsip ESG yang kuat berkorelasi positif dan signifikan terhadap akselerasi pembangunan berkelanjutan dan penurunan risiko iklim di tingkat lokal maupun nasional.

(Sulistio, CFCD)